KARIMUN - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menurunkan tim pengkajian kerusakan laut akibat maraknya penambangan timah di perairan Karimun. Demikian diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun Hazmi Yuliansyah, kemarin.
"Ya, tim dari kementerian terdiri dari dua orang, mereka saat ini masih berada di Karimun untuk melengkapi sejumlah kajian terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan . Kajian dilakukan di sekitar perairan Kundur dan sekitarnya karena aktivitas penambangan lebih tinggi disitu,"ujar Hazmi.
Ia mengaku telah melapor kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun terkait pengkajian yang dilakukan tim dari pusat tersebut. Bupati menyarankan agar membentuk tim bersama Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendampingi tim pengkajian.
Meski sudah ada tim pegkajian dari pusat, namun Hazmi berharap dilakukan riset khusus terkait laporan sejumlah nelayan tradisional ke pusat soal tebalnya endapan lumpur karena aktivitas penambangan timah di sekitar perairan Karimun tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif Cicip Sutardjo mengaku pernah menerima laporan nelayan tradisional terkait kerusakan laut Karimun. Untuk itu, pihaknya telah menurunkan tim untuk mengetahui secara langsung mengenai laporan lumpur akibat penambangan timah yang mengganggu zona tangkap nelayan tradisional.
"Saya masih menunggu laporan dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya terjunkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan," kata Sharif di sela-sela kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Jumat (4/5) bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin.
Menurut Sharif, pihaknya menerima laporan bahwa nelayan setempat tidak beroperasi karena zona tangkap ikan tercemar lumpur akibat penambangan timah.
"Sepertinya dari penambangan timah, lumpur itu dilempar ke laut lagi dan menutupi karang-karang. Karang 'kan rumah ikan, jadi kalau ikan melihat karangnya tertutup, mereka tidak akan kembali lagi," ucapnya.
Terkait persoalan lumpur yang mencemari zona tangkap ikan nelayan tradisional, Sharif mengaku telah menanyakan langsung kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun namun bupati mengatakan tidak ada pencemaran.
Mengenai rencana Pemkab Karimun untuk mendalami alur di sekitar perairan Pongkar, Menteri mengaku pernah mendapat laporan ada wacana pendalaman alur di Karimun. Untuk memastikan informasi itu kata Menteri ia sengaja turun ke Karimun.
"Salah satu tujuan saya ke Karimun ini adalah untuk memastikan laporan itu. Saya tanya bupati, dia bilang tak ada semuanya, lho kok saya dengar ada pendalaman alur. Jadi saya menunggu laporan dari tim yang sudah diterjunkan untuk melihat langsung kondisi di sini (karimun)," jelas Syarif.
Menteri menyebut maraknya aktivitas penambangan timah di Karimun sangat menganggu nelayan. Hilir mudik kapal timah dan peralatan yang dilempar ke laut tentu akan menutupi karang yang merupakan tempat tinggal ikan.***
Ia mengaku telah melapor kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun terkait pengkajian yang dilakukan tim dari pusat tersebut. Bupati menyarankan agar membentuk tim bersama Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendampingi tim pengkajian.
Meski sudah ada tim pegkajian dari pusat, namun Hazmi berharap dilakukan riset khusus terkait laporan sejumlah nelayan tradisional ke pusat soal tebalnya endapan lumpur karena aktivitas penambangan timah di sekitar perairan Karimun tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif Cicip Sutardjo mengaku pernah menerima laporan nelayan tradisional terkait kerusakan laut Karimun. Untuk itu, pihaknya telah menurunkan tim untuk mengetahui secara langsung mengenai laporan lumpur akibat penambangan timah yang mengganggu zona tangkap nelayan tradisional.
"Saya masih menunggu laporan dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya terjunkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan," kata Sharif di sela-sela kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Jumat (4/5) bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin.
Menurut Sharif, pihaknya menerima laporan bahwa nelayan setempat tidak beroperasi karena zona tangkap ikan tercemar lumpur akibat penambangan timah.
"Sepertinya dari penambangan timah, lumpur itu dilempar ke laut lagi dan menutupi karang-karang. Karang 'kan rumah ikan, jadi kalau ikan melihat karangnya tertutup, mereka tidak akan kembali lagi," ucapnya.
Terkait persoalan lumpur yang mencemari zona tangkap ikan nelayan tradisional, Sharif mengaku telah menanyakan langsung kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun namun bupati mengatakan tidak ada pencemaran.
Mengenai rencana Pemkab Karimun untuk mendalami alur di sekitar perairan Pongkar, Menteri mengaku pernah mendapat laporan ada wacana pendalaman alur di Karimun. Untuk memastikan informasi itu kata Menteri ia sengaja turun ke Karimun.
"Salah satu tujuan saya ke Karimun ini adalah untuk memastikan laporan itu. Saya tanya bupati, dia bilang tak ada semuanya, lho kok saya dengar ada pendalaman alur. Jadi saya menunggu laporan dari tim yang sudah diterjunkan untuk melihat langsung kondisi di sini (karimun)," jelas Syarif.
Menteri menyebut maraknya aktivitas penambangan timah di Karimun sangat menganggu nelayan. Hilir mudik kapal timah dan peralatan yang dilempar ke laut tentu akan menutupi karang yang merupakan tempat tinggal ikan.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar